Selain melakukan penilaian utama terhadap aset berwujud maupun tidak berwujud, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) juga dapat menyelenggarakan kegiatan lain yang masih terkait erat dengan profesi penilaian, yaitu: 1. Studi Kelayakan (Feasibility Study) • Penyusunan kajian kelayakan finansial, ekonomi, dan teknis dari suatu proyek atau investasi. • Analisis manfaat dan risiko berdasarkan nilai pasar, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan investor maupun kreditur. 2. Highest and Best Use (HBU) Study • Analisis mengenai penggunaan terbaik dan tertinggi suatu aset (biasanya tanah/properti) untuk memberikan nilai ekonomis maksimal. • Digunakan dalam perencanaan tata ruang, pengembangan properti, maupun investasi jangka panjang. 3. Studi Penentuan Nilai Pasar Sewa (Rental Valuation) • Penilaian untuk menentukan nilai sewa wajar dari properti atau aset lain. • Digunakan oleh pemilik aset, penyewa, maupun lembaga keuangan dalam perjanjian kontrak jangka panjang. 4. Kajian Restrukturisasi & Corporate Action • Analisis nilai perusahaan atau unit usaha untuk kebutuhan restrukturisasi, merger, akuisisi, spin-off, maupun divestasi. • Memberikan rekomendasi strategis terkait nilai aset/bisnis agar sesuai dengan tujuan korporasi. 5. Penyusunan Laporan Studi Properti & Pasar (Market Study) • Kajian kondisi pasar properti, tren harga, supply-demand, dan faktor eksternal yang memengaruhi nilai aset. • Sangat relevan bagi developer, investor, maupun lembaga pembiayaan. 6. Penyusunan Pendapat Kewajaran (Fairness Opinion) • Memberikan opini profesional mengenai kewajaran suatu transaksi dari sisi nilai. • Biasanya diwajibkan dalam transaksi material perusahaan publik sesuai regulasi OJK. 7. Konsultasi Manajemen Aset • Pendampingan dalam pengelolaan portofolio aset, baik untuk perorangan, perusahaan swasta, maupun BUMN. • Meliputi strategi pemanfaatan, perencanaan, hingga penentuan waktu terbaik untuk menjual/menyewakan aset. 8. Pendukung Proses Hukum & Perpajakan • Penilaian untuk kepentingan litigasi (misalnya sengketa waris, ganti rugi, atau perkara perdata terkait aset). • Penilaian untuk kepentingan pajak, baik dalam perhitungan PPh, PBB, maupun transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan.